TIFFANEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mengalokasikan anggaran khusus untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menunjang mobilitas kerja, terutama menuju kawasan perkantoran baru di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor.
Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan anggaran tersebut telah disiapkan dan didistribusikan melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk kupon BBM.
“Pada prinsipnya, gubernur, wakil gubernur, dan sekda sudah mengalokasikan anggaran BBM bagi ASN,” ujarnya kepada wartawan di Merauke, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas ASN, mengingat jarak tempuh menuju pusat pemerintahan yang baru cukup jauh dan membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit.
Meski demikian, pelaksanaan teknis di lapangan diserahkan kepada masing-masing kepala OPD dengan harapan dapat dikelola secara bijak dan tepat sasaran.
“Penggunaannya tergantung kepala OPD. Yang penting dijalankan secara bijak untuk kepentingan pegawai,” jelasnya.
Namun, di tengah implementasi kebijakan tersebut, Pemprov Papua Selatan masih menerima sejumlah keluhan dari ASN terkait distribusi maupun pemanfaatan BBM. Pemerintah pun memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami akan kaji, evaluasi, dan rapatkan kembali terkait penggunaan anggaran BBM ini,” tegas Ferdinandus.
Ia menambahkan, besaran anggaran BBM yang dialokasikan bervariasi di tiap OPD, namun secara umum dinilai cukup untuk mendukung operasional ASN, khususnya yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini membuat pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih cermat dan hemat.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk mengelola secara bijak agar tetap mencukupi kebutuhan,” pungkasnya.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga produktivitas ASN tanpa membebani mereka secara finansial, sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah tantangan efisiensi anggaran. (***)
